TRANSFORMASI HUKUM PIDANA INDONESIA: Membedah Paradigma Baru dan Perbandingan KUHP Nasional dengan KUHP Lama
Rp 0
TRANSFORMASI HUKUM PIDANA INDONESIA: Membedah Paradigma Baru dan Perbandingan KUHP Nasional dengan KUHP Lama
Penulis: Taty, Fransisco & Syamhudian Noor.
Editor: Zainullah
Tata Letak: Zainullah
Penulis: Taty, Fransisco & Syamhudian Noor.
Editor: Zainullah
Tata Letak: Zainullah
SINOPSIS
Setelah lebih dari tujuh dekade bergantung pada Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memasuki babak baru dalam sejarah hukumnya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Buku ini hadir sebagai panduan komprehensif untuk memahami perubahan besar tersebut.
Penulis menegaskan bahwa lahirnya KUHP Nasional bukan sekadar pembaruan redaksional, melainkan sebuah revolusi paradigma. Buku ini membedah transisi dari aliran Klasik yang hanya berorientasi pada perbuatan pidana semata (daad-strafrecht), menuju aliran Neo-Klasik yang mengedepankan keseimbangan antara perbuatan dan pertanggungjawaban kemanusiaan si pelaku (daad-dader strafrecht).
Empat Misi Utama Pembaruan Buku ini menelaah empat pilar transformasi yang menjadi ruh KUHP Nasional:
1. Dekolonialisasi: Upaya berani untuk menghapus jejak kolonialisme, salah satunya dengan mengakui "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" (Living Law) sebagai fondasi hukum yang sah.
2. Demokratisasi: Penyelarasan hukum dengan nilai demokrasi, seperti perubahan delik penghinaan penguasa menjadi delik aduan demi menjaga ruang kritik warga negara.
3. Konsolidasi: Mengembalikan peran KUHP sebagai "Master Book" (induk hukum pidana) melalui sistem rekodifikasi terbuka untuk mengatasi tumpang tindih aturan di luar KUHP.
4. Harmonisasi: Menyesuaikan standar hukum nasional dengan perkembangan hak asasi manusia dan kesepakatan internasional modern.
Pembaca akan diajak melihat perbedaan tajam antara kedua kodifikasi hukum tersebut. Jika KUHP lama cenderung bersifat retributif (pembalasan), KUHP Nasional lebih visioner dengan fokus pada keadilan restoratif, pemulihan konflik, dan rehabilitasi. Perubahan asas legalitas dari yang kaku menjadi lebih dinamis juga menjadi sorotan utama dalam pembahasan di buku ini.
Buku ini adalah referensi esensial bagi para praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa untuk memetakan arah masa depan penegakan hukum di Indonesia sebuah hukum pidana yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila dan kemanusiaan.
Setelah lebih dari tujuh dekade bergantung pada Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memasuki babak baru dalam sejarah hukumnya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Buku ini hadir sebagai panduan komprehensif untuk memahami perubahan besar tersebut.
Penulis menegaskan bahwa lahirnya KUHP Nasional bukan sekadar pembaruan redaksional, melainkan sebuah revolusi paradigma. Buku ini membedah transisi dari aliran Klasik yang hanya berorientasi pada perbuatan pidana semata (daad-strafrecht), menuju aliran Neo-Klasik yang mengedepankan keseimbangan antara perbuatan dan pertanggungjawaban kemanusiaan si pelaku (daad-dader strafrecht).
Empat Misi Utama Pembaruan Buku ini menelaah empat pilar transformasi yang menjadi ruh KUHP Nasional:
1. Dekolonialisasi: Upaya berani untuk menghapus jejak kolonialisme, salah satunya dengan mengakui "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" (Living Law) sebagai fondasi hukum yang sah.
2. Demokratisasi: Penyelarasan hukum dengan nilai demokrasi, seperti perubahan delik penghinaan penguasa menjadi delik aduan demi menjaga ruang kritik warga negara.
3. Konsolidasi: Mengembalikan peran KUHP sebagai "Master Book" (induk hukum pidana) melalui sistem rekodifikasi terbuka untuk mengatasi tumpang tindih aturan di luar KUHP.
4. Harmonisasi: Menyesuaikan standar hukum nasional dengan perkembangan hak asasi manusia dan kesepakatan internasional modern.
Pembaca akan diajak melihat perbedaan tajam antara kedua kodifikasi hukum tersebut. Jika KUHP lama cenderung bersifat retributif (pembalasan), KUHP Nasional lebih visioner dengan fokus pada keadilan restoratif, pemulihan konflik, dan rehabilitasi. Perubahan asas legalitas dari yang kaku menjadi lebih dinamis juga menjadi sorotan utama dalam pembahasan di buku ini.
Buku ini adalah referensi esensial bagi para praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa untuk memetakan arah masa depan penegakan hukum di Indonesia sebuah hukum pidana yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila dan kemanusiaan.
Diskusi